PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
Di isi nama (perusahaan atau pembuat Event)
DENGAN
(pihak kedua atau penyedia jasa)
Dalam Event “Nama Event”
Nomor :
Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari ini,.., tanggal.., bulan .. tahun .. yang bertandatangan dibawah ini:
I. Nama : (nama direktur perusahaan / penanggungjawab event)
Alamat :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama perusahaan) selanjutnya dalam perikatan kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. Nama : (penyedia jasa)
NIK :
Alamat :
Jabatan :
No. Telp :
Selanjutnya dalam perikatan kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
· Bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama perusahaan, yang berkedudukan di (alamat)
· Bahwa PIHAK KEDUA adalah Manager penyedia jasa dan/atau penanggungjawab (penyedia jasa) yang dilaksanakan ..... di ... .
Kedua belah pihak di atas sepakat untuk melaksanakan Perjanjian dalam bentuk kerja sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut :
PASAL 1
OBYEK KERJASAMA
1. Perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam Kerjasama Penyelenggaran dalam event (nama event) yang akan diselenggarakan di (tempat event).
2. Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sampai dengan terpenuhinya semua hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini, dan/atau sampai dengan selesainya (penyedia jasa).
PASAL 2
JANGKA WAKTU
1. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaran (penyedia jasa) dilaksanakan pada tanggal .. dan/atau berakhir setelah PARA PIHAK menyelesaikan kewajiban masing-masing.
PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KERJASAMA
1. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ( performing penyedia jasa). Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
Hari/tanggal :
Pukul :
Lokasi :
PASAL 4
SUPPORT KERJASAMA
1. PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama untuk event (nama event).
2. PIHAK PERTAMA bersedia untuk mensupport kebutuhan (event) di ...
PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan kerjasama berupa :
· Venue di ... yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
· Menyediakan waktu untuk (event) dengan durasi yang sudah di sepakati.
·
2. Dalam penyelenggraan (nama event) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
· Menyelenggarakan (performing penyedia jasa) yang sudah disepakati kedua belah pihak pada tanggal ...
· Menyelenggarakan (performing penyedia jasa) yang sudah disepakati kedua belah pihak pada tanggal ... dengan durasi perform selama 60 (enam puluh) menit.
· Memastikan terselenggaranya acara dengan baik, aman dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
· Menayangkan logo perusahaan milik PIHAK PERTAMA di media promo milik PIHAK KEDUA;
· Promo event di media sosial milik PIHAK KEDUA dengan penyebutan dan tag location : (nama perusahaan).
3. PIHAK PERTAMA berhak atas penyelenggaraan (nama event) berupa :
· Penampilan (performing penyedia jasa) pada tanggal ....
· Promo event di media sosial milik PIHAK KEDUA dengan penyebutan dan tag location : (nama perusahaan).
· Terselenggaranya acara dengan baik, aman & sesuai jadwal yang sudah di tetapkan.
4. PIHAK KEDUA berhak atas penyelenggaraan (nama event) berupa :
· Venue di .... milik PIHAK PERTAMA.
PASAL 6
PEMBATALAN PERJANJIAN
1. Pembatalan dan/atau penundaan acara/event sebagaimana tersebut pada Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dikarenakan suatu sebab dan lain hal secara sepihak tanpa alasan yang jelas, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti seluruh kerugian yang timbul karena hal tersebut dan wajib menyampaikan permohonan maaf kepada PIHAK PERTAMA, melalui minimal 3 media cetak nasional dan pengunjung event/acara dan pers, bahwa batalnya perjanjian/event/acara ini disebabkan oleh kelalaian dari PIHAK KEDUA sendiri.
PASAL 7
PENGALIHAN PERJANJIAN
1. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruhnya pelaksanaan Perjanjian ini kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pengalihan perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi apapun kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 8
PERNYATAAN KEDUA BELAH PIHAK
1. PARA PIHAK mempunyai hak dan wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini maupun tambahan-tambahan dan atau perubahan-perubahan serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK tidak akan membuat Perjanjian dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Event yang diadakan tersebut dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari pihak mana pun juga atas segala tuntutan dan gugatan ganti rugi atas pelaksanaan Acara tersebut, baik yang timbul sebelum, selama maupun sesudah Acara, yang bukan dikarenakan kelalaian PIHAK KEDUA.
PASAL 9
KORESPONDENSI
Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan melalui alamat yang disebutkan pada permulaan Perjanjian ini. Perubahan alamat oleh tiap-tiap pihak akan diberitahukan 7 (tujuh) hari sebelumnya oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka alamat yang tercantum pada Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah berlaku.
PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
2. Apabila hal ini tidak dapat juga dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri Sleman atau Pengadilan Negeri yang mempunyai juridiksi atas aset atau tempat kedudukan PIHAK PERTAMA sebagai domisili yang tetap dan tidak berubah.
PASAL 11
FORCE MAJEURE
Didalam suatu kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum didalam perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh karena tindakan atau yang ditimbulkan oleh kejadian yang berada diluar kemampuan manusia, seperti tidak berfungsinya sumber listrik, kebakaran, gempa bumi, sabotase, huru hara, peperangan semua karenanya tidak boleh dianggap sebagai suatu kesalahan PIHAK yang mengalami kegagalan tersebut, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari terhitung sejak Force Majeur tersebut terjadi. Kelalaian PIHAK yang mengalami Force Majeur dalam menyampaikan pemberitahuan dalam waktu yang telah ditentukan mengakibatkan hilangnya hak PIHAK tersebut untuk menggunakan Force Majeur sebagai alasan dalam kegagalan.
PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Berakhirnya kerja sama ini terjadi karena telah selesainya masa kerja sama dan/atau telah terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak atau karena keputusan sepihak dari pihak yang mengajukan.
PASAL 13
ADDENDUM
1. Hal-hal diluar surat perjanjian dan tidak atau belum diatur dalam surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat addendum (tambahan) yang isinya mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Setiap pihak pada prinsipnya dilarang untuk membatalkan seluruh isi yang tercantum dalam surat perjanjian ini.
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.
2. Untuk mengakhiri Perjanjian ini, kedua belah pihak dengan ini mengesampingkan pasal-pasal dan 1267 KUHPerdata.
3. Setiap pihak dalam Perjanjian tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain dalam Perjanjian ini.
4. Segala perubahan penambahan dan untuk pembatalan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Perubahan dan/atau penambahan - penambahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Kelalaian satu pihak pada setiap waktu untuk melakukan hal-hal yang ditentukan pada Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari pihak yang lain untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.
6. Dalam hal ketentuan atau sebagian ketentuan dari Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya akan tetap sah dan berlaku.
PASAL 15
PENUTUP
1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan surat perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan berjanji melaksanakan perjanjian ini dnegan penuh itikad baik dan tidak akan membatalkan atau menarik secara sepihak, terkecuali jika terdapat alasan-alasan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain tersebut diatas.
Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, dilangsungkan dan ditanda tangani kedua belah pihak dari tanggal sebagaimana disebut diatas.
PIHAK PERTAMA
(Nama Perusahaan)
|
PIHAK KEDUA
(Penyedia Jasa)
| |
(Nama Terang)
Direktur
|
(Nama Terang)
Manager
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar